FAJAR.CO.ID, YOGYAKARTA — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menyikapi pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menganggap pensiunan ASN sebagai beban negara.
Menurutnya perkataan Sri Mulyani, seolah tidak memikirkan sumbangsi para ASN dan purnawirawan selama menjalankan amanah dari pemerintah.
“Jangan sakiti pensiunan dan pernawirawan dgn pernyataan membebani negara, mereka sudah berjuang mengabdi pada bangsa dan negara,” tulis Mardani Ali Sera di akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera, Selasa (30/8/2022).
Politikus PKS itu menganggap pemerintah terlalu terburu-buru penyimpulkan dana pensiunan ASN, TNI hingga Polri menyedot banyak anggaran negara, sehingga ingin mengubah skema penganggarannya.
“Sebaiknya pemerintah tidak langsung mengubah skema pensiunan ini, telusuri dulu sebab utama dari yg membebani APBN,” imbuhnya.
Dengan penelusuran lebih matang kata Mardani, pemerintah akan melihat skema yang lebih besar terkait faktor yang menjadi beban APBN.
“Apakah dari pensiunan ASN sampai TNI & Polri. Karena jangan sampai beban yg ditanggung APBN justru dari tata kelola fiskal yg tdk kunjung membaik selama ini, misal mengenai utang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mardani Ali Sera meminta pemerintah menepati janji politiknya yang ingin mengangkat para honorer menjadi PNS.
“Selain itu, permintaan honorer untuk diangkat menjadi PNS mesti dpt direalisasikan, krn pemerintah sdh berjanji melalui berbagai kesempatan termasuk saat kampanye dulu,” lanjut Mardani.
Dia kemudian menyarankan agar proyek negara yang banyak menguras APBN, dialihkan demi mengsejahterakan para pensiunan ASN, purnawirawan, serta pegawai honorer sebab jasanya lebih layak dijadikan prioritas untuk saat ini.
“Caranya, bisa dgn mengalihkan anggaran utk Kereta Cepat dan IKN baru karena memang blm urgent. First thing first,” ciut legislator jebolan PKS itu di Twitter.
Diketaui sebelumnya, Sri Mulyani berencana merubah skema dana pensiunan ASN yang dinilainya membebani keuangan negara.
“Reformasi di bidang pensiun saat ini menjadi sangat penting,” ungkapnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, 24 Agustus lalu.
Menurut Sri Mulyani, perhitungan dana PNS bersumber dari hasil iuran PNS 4,75% dari gaji yang terkumpul di PT Taspen ditambah dana dari APBN.
Bahkan untuk tingkat TNI dan Polri sendiri demikian, tetap menggunakan skema yang sama.
“Untuk ASN TNI Polri memang mengumpulkan dana di Taspen dan di Asabri tapi untuk pensiunanya mereka tidak pernah membayar, tapi yang bayar APBN,” ungkapnya
Sri Mulyani menganggap kondisi seperti itu bisa berdampak dikemudian hari, apa lagi melihat taraf pensiunan ASN yang semakin meningkat.
“Ini akan menimbulkan risiko yang sangat panjang. Apalagi kalau lihat jumlah pensiunan sangat meningkat,” lanjut Sri Mulyani.
Dengan resiko tersebut, Sri Mulyani berharap mendapat dukungan dari DPR untuk membuat formasi baru terkait dana pensiunan ASN. (Multazim/Fajar).
