FAJAR.CO.ID, YOGYAKARTA — Kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa kini digoyang.
Dia dituntut mengundurkan diri lantaran pidatonya yang menyinggung amplop kiai.
Bagaimana respons Suharso soal tuntutan pengunduran dirinya? Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, dia ogah menanggapi.
“Wah itu saya nggak mau jawab, karena itu tidak pas saya jawab. Karena itu tidak ada dalam mekanisme di organisasi,” ujar Suharso saat dijumpai wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/8).
Menurut Suharso pihak terkait perlu melakukan tabayyun atau meneliti peristiwa dengan tidak tergesa-gesa memutuskan masalah.
Dia menjelaskan yang menjadi pemicu persoalan adalah pidato dirinya di KPK.
Dia menekankan, pidato itu tidak berdiri sendiri dan merupakan pidato yang panjang dan disampaikan setelah sebelumnya pimpinan KPK memberikan sambutan.
“Jadi saya harus berkesinambungan lah kira-kira, jadi tone-nya itu mesti sama. Lalu saya adopsi bahwa semua yang disampaikan oleh KPK itu menjadi rujukan buat konteks, dan yang penting adalah acara itu untuk PPP dari KPK, dalam rangka edukasi untuk membangun budaya politik yang cerdas dan berintegritas,” jelasnya.
Menurutnya, apa yang disampaikannya dalam pidato itu memiliki konteks yang pas dan terpadu dengan sambutan pimpinan KPK dan tema acara.
Namun dia menekankan pidato yang disampaikannya di acara itu dipangkas, diviralkan, dan bahkan ditambahkan.
“Apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang menurut saya dapat dipertanggungjawabkan dalam konteksnya, apalagi kemudian diingatkan oleh Pak Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) agar PPP itu tetap bersiteguh dengan dasar berpolitiknya Ketuhanan YME. Jangan semuanya serba uang, jangan kemudian apa yang disebut keuangan yang kuasa, nah itu dihindari,” jelasnya.
Dia menegaskan tidak ada sama sekali keinginan dirinya melecehkan para kiai yang sangat dihormati, terlebih PPP didirikan para ulama dan kiai.
Ditanya mengenai adanya kemungkinan politisi PPP yang ingin menjatuhkannya, Suharso menyatakan enggan berprasangka buruk.
Dia memandang peristiwa yang terjadi di internal PPP ini hanya kesalahpahaman saja, dan terlalu jauh jika disebut akan mempengaruhi posisi PPP yang kini sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan PAN.
Sebelumnya dalam pidatonya di acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk Partai Persatuan Pembangunan bekerja sama dengan KPK pertengahan Agustus lalu, Suharso menyinggung soal amplop kiai.
Dalam acara yang dapat disaksikan melalui kanal Youtube ACLC KPK itu, Suharso mengawali pidatonya dengan menceritakan pengalamannya saat menjadi pelaksana tugas Ketua Umum PPP, dimana dirinya mesti bertandang ke beberapa kiai pada pondok pesantren besar.
“Demi Allah dan rasulnya terjadi. Saya datang ke kiai dengan beberapa kawan, lalu saya pergi begitu saja. Ya saya minta didoain, kemudian saya jalan. Tak lama kemudian, saya dikirimi pesan WhatsApp, ‘pak Plt tadi ninggalin apa nggak untuk kiai’, saya pikir ninggalin apa, saya nggak merasa tertinggal sesuatu di sana,” ujar Suharso kala itu.
Setelah itu Suharso diingatkan bahwa jika bertemu dengan kiai harus meninggalkan “tanda mata”.
“‘Kalau datang ke beliau-beliau itu mesti ada tanda mata yang ditinggalkan’. Wah saya nggak bawa. Tanda matanya apa? sarung? peci? Al-Quran atau apa? ‘Kayak nggak ngerti aja pak Harso ini’. Dan itu di mana-mana setiap ketemu, nggak bisa, bahkan sampai hari ini kalau kami ketemu di sana, kalau salamannya nggak ada amplopnya, itu pulangnya itu sesuatu yang hambar. Ini masalah nyata yang kita hadapi saat ini,” jelasnya.
Cerita Suharso itu kemudian yang membuat dirinya didesak mundur dari Ketua Umum PPP. (jpnn)
