FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut mengomentari kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah.
Kenaikan itu wacananya akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
Menanggapi hal tersebut, Susi menyebut pemerintah sebenarnya dapat melakukan penghematan dengan melakukan beberapa hal, tanpa harus mengurangi subsidi BBM.
Ia menyebut penghematan dapat dilakukan dengan membubarkan lembaga atau komisi yang tidak diperlukan.
“Penghematan juga perlu dilakukan institusi Pemerintah, supaya anggaran tidak berat,” ucap Susi dilansir dari twitter pribadinya, Rabu (24/8/2022).
“Bubarkan lembaga-lembaga komisi-komisi yang tidak diperlukan dan tidak signifikan keberadaannya,” sambungnya.
Ia pun menyebut jika Pemerintah juga dapat melakukan penggabungan lembaga untuk mengurangi ongkos.
“Bila perlu Departemen di Merge. Kejakgung & Kemenkumham, Deperindag & Industri jdkan direktorat Dagli dll,” ucapnya.
Selain itu, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengusulkan pengurangan penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sebesar 30 persen dalam 2 tahun kedepan.
“PNS dikurangi 30% dlm 2 thn ke depan;mulai es 1,2,3 & staf. Kementrian dimerge bisa berkurang min. 4 sd 5 Kementrian. Pemerintah bisa hemat min.Rp 40T/ tahun,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut Susi menuturkan, berkurangnya orang berarti berkurang pula anggaran program-program yang tidak esensial. Sehingga Infrastruktur penting tetap bisa tetap jalan.
“Tentu saja pemberhentian/ Rasionalisasi PNS disertai Golden Handshake. Pesangon sisa gaji sd pensiun + tunkin. bisa cukup untk modal usaha,” pungkasnya. (Muhsin/fajar)
